Headlines News :

Tausiyah Nabi kepada sahabat Anshor pasca Perang Hunain

Written By PKS Deli Serdang on Minggu, 30 September 2012 | 9/30/2012

Ustadz A. Latif Khan

"Hai orang Anshor,..apakah kalian marah disebabkan sepotong sampah dunia yang kugunakan untuk mengambil hati kaum agar mereka mantap di dalam Islam, sementara akunmenyerahkan urusan kalian kepada anugerah Allah berupa agama Islam !? Hai orang Anshor, apakah kalian tidak rela jika orang lain pergi dengan membawa domba dan unta sementara kalian pergi bersama Rasulullah? Demi Dzat yang jiwaku berada
di tangan Nya, seandainya umat manusia menempuh satu jalan lalu kaum Anshor menempuh satu jalan, aku pasti akan menempuh jalan kaum Anshor itu. Kalau bukan karena hijrah, aku pasti menjadi orang Anshor. Wahai Allah, kasihilah kaum Anshor, anak-anak kaum Anshor, dan cucu-cucu kaum Anshor"

Tausiyah Nabi kepada sahabat Anshor pasca Perang Hunain. Saat mereka mengira Rasulullah saw hanya lebih memperhatikan pemberian ghanimah untuk orang Makkah ketimbang mereka

Setelah mendengarkan ucapan Rasulullah Saw itu, orang-orang Anshor pun menangis tersedu-sedu hingga membasahi jenggot mereka seraya berkata, "kami rela Allah sebagai Tuhan, kami rela Rasulullah sebagai bagian kami."


Sumber : http://www.facebook.com/ustazh.a.latifkhan

_________posted by: Admin DPD PKS Deli Serdang__________

Jaulah Ketua DPD PKS DS ke DPC PKS Hamparan Perak


 Sabtu, 29/9 acara Jaulah Ketua DPD PKS DS ke DPC PKS Hamparan Perak, terasa keakraban dan semangat menuju kemenangan PKS di 2014 yang di awali dari PILGUB 2013


_________posted by: Admin DPD PKS Deli Serdang__________

CADA 2 SULING (Subuh Keliling)


 #CADA2News SULING (Subuh Keliling) Episode 3 Ahad 30 Sept 2012 di msjd Baitul Atiq desa Kolam, Percut Sei Tuan

Ayo DPC PKS se Deli Serdang..galakkan gerakan subuh di masjid
Ajak anak, abang, adik, kakak, ayah, mertua, saudara, famili, jiran tetangga SUBUH KE MASJID

_________posted by: Admin DPD PKS Deli Serdang__________

Ratusan Massa PKS Serbu Kedubes AS, 442 Personel Disiagakan

Ratusan massa PKS nampak mulai memadati area di sekitar Kantor Kedubes AS, Jakarta, Minggu (30/9/2012).

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Theresia Felisiani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Untuk menjaga demo dari ribuan massa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menggelar aksi di depan Kedutaan Besar (Kedubes) Amerika Serikat (AS), Minggu (30/9/2012) sebagai bentuk protes atas The Innocence of Muslim, sebanyak 442 pesonel gabungan kepolisian diterjunkan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rikwanto mengatakan 442 personel tersebut merupakan gabungan dari beberapa anggota Polsek di Jakpus, Polres Jakpus dan Polda Metro Jaya.
"Sejak pagi, anggota sudah menggelar apel di depan kedubes yang dipimpin langsung oleh Kapolres Jakarta Pusat," ucap Rikwanto dalam pesan singkatnya.

Rikwanto memaparkan, berikut personel pengamanan tersebut :
1. sebanyak 21 personil perwira menengah akan turun ke lokasi, 102 personil Sabhara Polrestro Jakarta Pusat, 50 personil Reskrim Polrestro Jakarta Pusat, 20 personil Narkoba Polrestro Jakarta Pusat, 6 kepala seksi Bidang Propam dan sejumlah personil Brimob Den C.
 
2. Tingkat Polsek, sebanyak 25 personil dari Polsektro Sawah Besar dikerahkan, dari Polsektro Tanah Abang ada 13 personil, Polsektro Cempaka Putih 11 personil, dan Polsektro Gambir 19 personil

 sumber : http://jakarta.tribunnews.com/2012/09/30/ratusan-massa-pks-serbu-kedubes-as-442-personel-disiagakan

_________posted by: Admin DPD PKS Deli Serdang__________

Press Release PKS "AKSI DAMAI ANTI PENISTAAN"

Berikut penjelasan 'Muhazharah Akbar' Aksi Protes Anti Penistaan
disampaikan oleh DPW PKS Jakarta via akun twiiter @PKSJakarta
  1. PKS sebagai entitas umat islam Indonesia dan dunia mengutuk keras penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW.

  2. Namun juga menolak menggunakan cara-cara kekerasan untuk menyampaikan protes kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab.

  3. Untuk itu, PKS akn menyampaikan keberatan dan protes atas brbagai penghinaan thd Nabi Muhammad SAW dlm 'Muhazharah Akbar'.

  4. Aksi Protes PKS akan digelar siang ini, Ahad (30/9) jam 13.00 di depan Kedutaan Besar AS di Jakarta.

  5. PKS ingin menyampaikan pesan secara simpatik dan damai namun tegas terutama kepada Pemerintah AS.

  6. PKS menilai pemerintah AS lambat dlm menangani penghinaan thd Nabi Muhammad SAW yg dilakukan oleh wrg ngr & lembaga di AS.

  7. PKS menuntut agar Pemerintah AS segera bersikap tegas terhadap pelaku penista agama.

  8. Selain itu, standar ganda pemerintah AS dalam menindak penista agama harus dievaluasi.

  9. PKS mendukung langkah Pemerintah Indonesia yang mengusulkan dibuatnya protokol internasional antipenistaan agama.

  10. 'Muhazharah Akbar' ditargetkan akan dihadiri 100 ribu kader, simpatisan dan masyarakat umum di sekitar Jakarta.

  11. Akan hadir Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid, Anggota DPR Al Muzammil Yusuf, Habib Nabil Al Musawa.

  12. Akan hdr pupa Ketua DPW PKS Jkt Slamet Nurdin, Ketua MPW Triwisaksana serta tokoh tokoh nasional Slamet Efendy Yusuf dari Nahdatul Ulama, Politisi Senior PDIP Sabam Sirait.

  13. Secara simbolik PKS akan memberikan tiga buku kepada perwakilan Kedubes AS di Jakarta

  14. Yaitu buku "Muhammad" karya Karen Amstrong, "The 100 A Rangking Of The Most Influential Persons in History" karya Michael S Hart dan "Siroh Nabawiyah" karya Syaikh Shafiyyurrahman Al-Mubarakfury.

  15. PKS ingin AS dan negara-negara barat memahami siapa sosok Nabi Muhammad SAW secara komprehensif dan dari sudut pandang mereka sendiri.


_________posted by: Admin DPD PKS Deli Serdang__________

Biksu, Tokoh Kristen, Ketua PBNU, Artis Ikut Aksi PKS Anti Penistaan di Kedubes AS

100 ribuan massa kader simpatisan dan masyarakat Aksi Protes Anti Penistaan (foto detik.com)

Aksi damai #AntiPenistaan yang digelar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di depan Kantor Kedutaan Besar (Kedubes) Amerika Serikat, Minggu (30/9/2012) mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat.
Selain dihadiri Hidayat Nur Wahid, aksi ini diikuti oleh Sabam Sirait tokoh kristen dari PDIP, Slamet Efendi Yusuf salah satu Ketua PBNU, Eddy Kusumah tokoh masyarakat Tionghoa dan Umat Budha, Bikshu Dwi Wirya, Artis Anneke putri, dan elemen masyarakt yang lain.

berikut live twit dari Aksi PKS yang kami kutip dari beberapa peserta Aksi: @prajuritkeciil, @PKSTV, @ojih_theNextmen, ‏@ari_gumantyo ...

"Saya bangga, pada saudara2 saya di PKS
krn anda terus melawan kolonialisme" -Sabam Sirait-
  1. "Saya bangga, pada saudara-saudara saya di PKS krn anda terus melawan kolonialisme" -Sabam Sirait-

  2. Sabam sirait: dewan gereja sedunia mengutuk cara2 yg digunakan sutradara IoM. Dia adalah pengkhianat gereja |#AntiPenistaan

  3. Sabam sirait: kenapa partai saya tidak melakukan aksi seperti ini? Golkar tidak lakukan? PPP, dan demokrat?? | #AntiPenistaan

  4. Sabam Sirait: semangat ini harus dijaga. Agar orang kristen, hindu, budha tidak menjadi alat kolonialisme. |#AntiPenistaan

  5. Sabam Sirait: merdeka!!! Allahu akbar!!! | #AntiPenistaan

  6. Slamet Efendi Yusuf-PBNU: NU bersama-sama berjuang untuk kesucian Nabi Muhammad. |#AntiPenistaan

  7. SE.Yusuf-PBNU: NU tegas mendukung upaya pemerintah di forum PBB untuk protokol |#AntiPenistaan agama

  8. SE.Yusuf-PBNU: anehnya, ada org2 di dalam negeri yg jd alat, yg rela nabinya dihina. Dan menolak protocol |#AntiPenistaan agama

  9. SE.Yusuf-PBNU: bagaimana bisa orang yg rela nabinya dihina, masih mengaku Islam? |#AntiPenistaan

  10. SE.Yusuf-PBNU: adalah tidak waras, demi kebebasan ekspresi, demi khayalan, orang bebas menghina dan menistakan nabi. |#AntiPenistaan

  11. SE.Yusuf-PBNU: keikutsertaan saya kali ini, karena ada ketersinggungan saya karena nabi saya dihina!!! |#AntiPenistaan

  12. Eddy Kusuma-Masyarakat Tionghoa: Orang2 beragama, tidak bisa menerima penistaan agama seperti ini. Kita siap1 barisan u lawan|#AntiPenistaan

  13. Eddy Kusumah-masyarakat Tionghoa: Umat Budha tidak bisa menerima penistaan agama seperti ini! | #AntiPenistaan

  14. Bikshu Dwi Wirya: kami prihatin atas penghinaan thd seorang Tokoh Besar yg mewujudkan kedamaian dunia| #AntiPenistaan

  15. Bikshu Dwi Wirya: Kami ummat Budha mendukung upaya saudara u melawan penistaan agama ini. Kami pun ikut tersakiti | #AntiPenistaan

  16. HNW mengucapkan terima kasih kpd semua pihak : polisi, undangan, dan semua kader #PKS pd aksi #AntiPenistaan hari ini.

  17. HNW mengatakan bhw penistaan Nabi saw adlh kebebasan ekspresi yg anarki.

  18. HNW: kebebasan ekspresi adlh hak setiap orang,tp hrs dlm koridor etika & tdk mengganggu ketentraman umum.

  19. Anneke putri bersama suami membacakan puisi pembakar semangat aksi damai..

Anneke Putri, tokoh biksu, dll diatas panggung -foto @PKSTV-

100 ribuan massa kader simpatisan dan masyarakat Aksi Protes Anti Penistaan (foto @PKSejahtera)

foto @ojih_theNextmen



_________posted by: Admin DPD PKS Deli Serdang__________

PKS Satu-satunya Fraksi yang Menolak Revisi UU KPK

Written By PKS Deli Serdang on Sabtu, 29 September 2012 | 9/29/2012

Indra, anggota Fraksi PKS
 detik.com - Polemik usulan revisi Undang-Undang (UU) KPK terus bergulir setelah disinyalir revisi itu akan memperlemah KPK. Anggota fraksi PKS, Indra, menyatakan fraksinya satu-satunya yang menolak revisi UU KPK itu.

"Kalau lihat dalam dokumen, satunya-satunya fraksi yang menolak menandatangani pengajuan revisi undang-undang KPK ke komisi III ini hanya PKS, dan itu sudah terjadi sejak beberapa bulan yang lalu, jadi bukan hari ini kami menolak," ujar anggota Fraksi PKS Indra.

Hal itu disampaikan Indra dalam diskusi Warung Daun dengan tema "Revisi Undang-undang KPK" di Warung Daun, Jalan Cikini Raya, Jakpus, Sabtu (29/9/2012).

Acara itu dihadiri oleh Jubir KPK Johan Budi, anggota komisi III Partai Golkar Nudirman Munir, Pukat UGM Oce madril, dan praktisi hukum Teulu Nasrullah.

Menurut Indra, kenapa PKS menolak karena ada beberapa persoalan mendasar yang tidak memungkinkan PKS menandatangani, di antaranya upaya memperkuat KPK melalui revisi undang-undang justru cenderung
memperlemah.

"Revisi terhadap undang-undang KPK ini perspektif dasarnya adalah KPK harus diperkuat. Kita lihat apa lemahnya undang-undang KPK ini sehingga harus direvisi? PKS melihat ada masalah besar dalam revisi dalam draf itu, ada upaya memperlemah KPK bukan memperkuat," tuturnya.

Ia menjelaskan, tidak saja dalam pasal-pasal usulan draf, tetapi sudah sejak definisi saja upaya memperlemah KPK sudah jelas.

"Di Bab definisi saja sudah ada usulan menghilangkan kewenangan penuntutan KPK. Nah, ini problem ketika kita akan memperkuat KPK, maka harus memberikan support sistem," ujarnya.

Oleh karenanya, menurut Indra, PKS akan tetap menolak revisi undang-undang KPK karena itu bahkan sudah pernah dilakukan PKS sebelumnya ketika ada upaya memperlemah KPK.

"PKS bukan bukan partai yang mengatakan hari ini A, besok B, ini bukti dokumen yang ada. Kalau kita lihat dalam perjalanan sejarah pada tahun 2009 ketika undang-undang KPK ingin direvisi, saya ingat dalam dokumen satu-satunya fraksi saat itu yang istilahnya menolak keras pelemahan terhadap KPK hanyalah PKS dan ini bukan retorika," kata Indra.


_________posted by: Admin DPD PKS Deli Serdang__________

Gatot: Sekolah di Pesantren Tetap Jadi Pilihan

MOBIL RAKITAN – Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho mencoba mengendarai mobil rakitar santri-santri Pesantren Raudlatul Uluum, Aek Nabara, Sabtu (22/9) lalu. Gatot menegaskan, pesantren akan semakin menjadi pendidikan pilihan masyarakat
AEK NABARA – Saat melakukan kunjungan kerja ke Labuhanbatu Selatan, Sabtu (22/9) lalu, rombongan Pelaksana tugas Gubernur Sumatera Utara H Gatot Pujo Nugroho, ST mengunjungi sejumlah pesantren di wilayah tersebut. Gatot menegaskan, dengan keseimbangan kurikulumnya maka pesantren tetap jadi pilihan para orangtua untuk mendidik anak-anak mereka.

Karena waktu yang terbatas, Gatot Pujo Nugroho dan Sutias Handayani Pujo Nugroho pun berbagi tugas. Gatot Pujo Nugroho memilih mengunjungi Pesantren Raudlatul Uluum Aek Nabara sementara Sutias selaku Ketua TP PKK Sumut ke Pesantren Salafiyah Uswatun Hasanah, Desa Ulumahuan Aek Nabara.

Di tengah gencarnya pendidikan modern, Gatot ingin menegaskan agar warga Sumatera Utara jangan melupakan pendidikan pesantren. Menurut Gatot, belajar di pesantren tidaklah seburuk imej masyarakat selama ini.

Menjawab kebutuhan zaman, sejumlah pesantren kini terus berbenah, tak hanya membekali santrinya dengan ilmu keagamaan tapi juga membekali mereka dengan pengetahuan modern. Seperti Informasi Teknologi, Otomotif, Bahasa Inggris, dan sejenisnya.

Dalam kunjungan kedua tempat berbeda itu, Gatot maupun Sutias sama-sama mendapat sambutan hangat khas pesantren. Ribuan santri bersama ulama, serta guru-guru mereka menyongsong kehadiran Gatot dan Sutias dengan membentuk barisan penyambutan yang panjang.

Ketika ribuan santri di Pesantren Raudlatul Uluum, Plt Gubsu menjelaskan pendidikan merupakan investasi terbesar bagi bangsa ini. Dengan pola pendidikan yang baik dan benar, maka ilmu yang diperoleh seorang santri akan bermanfaat tak hanya di dunia tapi juga di akhirat.

“Dengan materi pendidikan yang seimbang antara ilmu modern dan ilmu keagamaan, maka belajar di pesantren insyaallah akan menjadi invetasi berharga. Investasi yang tidak hanya bermanfaat untuk dunia tapi juga kehidupan di akhirat. Karenanya, bersekolah di Pesantren tetap jadi pilihan,” kata Gatot seakan memotivasi para orangtua di Sumatera Utara agar tetap menjadi pesantren sebagai pilihan pendidikan anak-anak mereka.

Untuk membuktikan kemajuan pendidikan di pesantren, Ketua Yayasan Pesantren Raudlatul Uluum Aek Nabara  H Bukhori Fasha Spd Mpd dengan bangga mengajak Gatot melihat fasilitas yang dimiliki pesantren yang berdisi tahun 1987. Bahkan kader PKS itu didaulat untuk mencoba mengendarai mobil rakitan siswa-siswa SMK Raudlatul Uluum.

Sementara secara terpisah, Sutias Handayani didampingi Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Ir Hj Sabrina mengunjungi Pesantren Salafiyah Uswatun Hasanah, Desa Ulumahuan.

Sutias juga mendapat sambutan hangat. Para santri dan santriwati, guru dan warga sekitar Ponpes menyambut kehadirannya sejak  dari pintu masuk hingga menuju pondok pesantren. Para santri juga menampilan pertunjukan kesenian khas pesantren untuk menyambut tamu-tamu kehormatan.

Istri Plt Gubsu menjelaskan, kehadiran mereka  adalah untuk mengetahui perkembangan terkini  dunia pendidikan di pesantren. Menurut Sutias, pesantren akan semakin memegang peranan penting bagi pembinaan akhlak masyarakat sejak usia dini.

“ Di tengah gencarnya dunia pendidikan modern yang ironisnya justru banyak membuat anak manusia agresif dan terdegradasi akhlaknya, maka pesantren akan kembali berkibar,” kata Sutias yang pada kesempatan itu menyerahkan sejumlah bantuan sarana kebersihan dan tali asih untuk warga pesantren.

Pendiri pondok pesantren Ust. Darwin Lubis. S.Sos mengakui, dunia pendidikan modern saat ini memang sangat minim akhlak meski sangat kaya materi-materi intelektual. Tapi kemajuan intelektual saja jelas tidak cukup untuk membentuk manusia yang seutuhnya.

“Akhlak pun wajb ditanamkan pada diri setiap manusia. Untuk itulah Pondok Pesantren Salafiyah Uswatun Hasanah hadir. Kami ingin membawa perubahan khususnya di dunia pendidikan. Seorang siswa tak hanya cerdas tapi juga wajib berakhlak mulia,” beber Darwin.

Di akhir silaturahmi, Sutias bersama Hj Sabrina melakukan penanaman pohon di sekitar pondok pesantren yang berdiri tahun 2006 itu. (m28)

*Terbit di Harian Waspada, Jumat (28/9)

Plt Gubsu Minta SKPD Komit Raih Opini WTP

Written By PKS Deli Serdang on Jumat, 28 September 2012 | 9/28/2012

MEDAN- Pelaksana Tugas Gubernur Sumatera Utara H Gatot Pujo Nugroho, ST meminta Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera berkomitmen untuk mewujudkan Laporan Keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Kedepannya Plt Gubsu meminta Laporan Keuangan Pemprovsu harus dan wajib memperoleh opini WTP.

Hal itu ditegaskan Plt Gubsu H Gatot Pujo Nugroho, ST dalam sambutan dan arahan yang dibacakan Sekda Provsu H Nurdin Lubis, SH, MM pada Kunjungan Kerja Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Rapat Koordinasi Pembahasan tindaklanjut hasil pengawasan Aparat Pengawas Fungsional (APF), kasus pengaduan masyarakat dan hasil pemeriksaaan Badan Pemeriksa Keuangan di Binagraha, Jumat (28/9). Hadir Inspektur Jenderal Kemendagri Maliki Heru Sentosa, Ak, MBS, Inspektur Provinsi Sumatera Utara Ir Djaili Azwar, M.Si, mewakili Kepala Perwakilan BPKP Provsu, para pimpinan SKPD Provsu, Sekda dan inspektur kabupaten/kota se Sumut.

“Berdasarkan pemeriksaan BPK RI kita mengetahui bahwa ternyata masih terdapat beberapa kelemahan dalam Laporan Keuangan Pemprovsu sehingga BPK RI menyatakan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemprovsu Tahun Anggaran 2011. Berkaitan dengan itu, tentu saja kita masih merasa belum puas dengan hasil pemeriksaan BPK RI tersebut, dimana harapan untuk memperoleh Opini wajar Tanpa Pengecualian belum dapat terwujud,” demikian diungkapkan PLT Gubsu.

Untuk itu, Gatot mengharapkan komitmen yang kuat dari Kepala SKPD memiliki komitmen yang kuat untuk bersungguh-sungguh melaksanakan tanggungjawabnya dalam menjalankan urusan penyelenggaraan pemerintah daerah. Mulai dari perencanaan, pengendalian, pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan program dapat dilaksanakan sesuai ketentuan sehingga harapan untuk meraih opini WTP dapat terrealisasi. “Saya berharap dengan komitmen yang kuat dari kita bersama, ke depannya Laporan Keuangan Pemprovsu harus dan wajib mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI,” tegas Gatot.

Dalam kesempatan itu, Gatot juga mengungkapkan selamat kepada Pemerintah Kabupaten/kota yang telah berhasil memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian yaitu Kota Medan, Sibolga dan Kabupaten Humbang Hasundutan atas Laporan Keuangan masing-masing tahun 2011. Diharapkannya, keberhasilan ke tiga daerah tersebut dapat menjadi contoh bagi daerah lain untuk mewujudkan opini WTP di daerah masing-masing.

“Saya mengajak agar kita dapat membawa nama Sumut ke tingkat nasional sebagai salah satu daerah dalam wilayah negara kesatuan RI yang memiliki pemerintah daerah dengan tata kelola yang baik, tidak hanya beberapa atau sebagian tapi secara keseluruhan mulai dari pemerintah desa sampai pemerintah provinsi,” imbuh Gatot.

Inspektur Jenderal Kemendagri Maliki Heru Sentosa, Ak, MBS, menjelaskan bahwa secara nasional Laporan Keuangan Pemda yang meraih opini WTP pada tahun 2011 hanya 6 persen. Pemerintah menargetkan pada tahun 2016 sekitar 60 persen pemerintah daerah se Indonesia meraih opini WTP.

Heru menjelaskan bahwa opini WTP yang diberikan oleh BPK RI sesungguhnya adalah minimun requirement atas kepercayaan masyarakat pada sebuah laporan keuangan pemerintah. Opini yang diberikan BPK RI adalah salah satu indikator untuk mengukur kinerja keuangan entitas Pemerintah Daerah, sebagai pernyataan bahwa Laporan Keuangan Pemda telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai denga  tidak adanya kesalahan penyajian yang material.(*)

Gatot dan7 Bupati/Walikota Teken MoU Hadirkan Kabupaten/kota Layak anak

MEDAN- Pelaksana Tugas Gubernur Sumatera Utara H Gatot Pujo Nugroho, ST menadatangani Nota Kesepahaman dengan tujuh kepala daerah untuk bersama mewujudkan kabupaten/kota layak anak. Penandatanganan disaksian ribuan anak di tengah kemeriahan acara Peringatan Hari Anak Nasional Provinsi Sumatera Utara, Kamis (27/9) bertempat di Balai Prajurit Kodam I Bukit Barisan Medan.

Penandatangaan nota kesepahaman dilakukan setelah sebelumnya Gubsu menetapkan tujuh kabupaten/kota tersebut yaitu Asahan, Labuhan Batu, Tobasa, Nias Selatan, Binjai, Tajung Balai dan Gunung Sitoli menuju layak anak.

“Pemerintah pusat telah menetapkan Provinsi Sumatera Utara sebagai salah satu dari sepuluh provinsi yang mengembangkan kabupaten/kota layak anak. Pada tahun 2010, telah saya tindaklanjuti dengan menetapkan delapan kebuoaten/kota menuju layak anak, kemudian pada tahun 2012 ditetapkan lagi tujuh kabupaten/kota menuju layak anak,” jelas Gatot yang didamping Ny Sutias Handayani.

Nota Kesepahaman yang dilakukan Pemprovsu dengan tujuh pemerintah kabupaten/kota tersebut berisi tentang kerjasama dalam pencapaian kinerja di bidang pembangunan kesejahteraan dan perlindungan anak dalam mewujudkan kabupaten/ kota layak anak di Provinsi Sumatera Utara.

Selain ditandatangani oleh Gubsu, ikut menandatangani Nota Kesepahaman yaitu Bupati Asahan Drs H Taufan Gamma Smatupang, Bupati Labuhan Batu dr H Tigor Panusunan Siregar, SP, Spd, Bupati Tobasa Pandapotan Kasmin Simanjuntak , Bupati Nias Selatan Drs Idealisman Dachi, Walikota Binjai HM Idaham, SH, M.SWalikota Tanjung Balai Drs H Thamrin Munthe, M Hum, Walikota Gunung Sitoli Drs Martinus Lase, MSP.

Dalam kesempatan tersebut Gatot menghimbau bupati/walikota di Sumut, terutama yang sudah ditetapkan sebagai daerah menuju layak anak agar dapat menghadirkan program-program yang dapat secara langsung dirasakan manfaatnya oleh anak. Hal tersebut dalam rangka mensukseskan progam pemerintah mewujudkan 100 Kabupaten/kota layak anak pada tahun 2014.

Lebih jauh lagi, Gatot menyebutkan sedikitnya ada lima hal yang harus menjadi agenda khusus pemerintan dan didukung masyarakat dan dunia usaha agar anak memperoleh haknya sebagaimana diamanatkan dalam UU nomor 23 tahun 2002. Diantaranya pelayanan pendidikan dan pengajaran bermutu, pelayanan kesehatan bermutu dan jaminan sosial, kebebasan berpartisipasi, beristirahat dan memanfaatkan waktu luang dan perlindungan dari diskriminasi dan eksploitasi.

Deputi Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Permpuan dr DR Wahyu Hartopo, Msi berharap melalui penetapan kabupaten/kota layak anak di Sumut dapat mendorong lahirnya generasi yang baik untuk mampu bersaing di tingkat global dan meneruskan estafet kepemempinan bangsa. Untuk menuju kabupaten/kota layak anak menurutnya harus didukung segenap pemangku kepentingan dan dalam kesempatan tersebut Wahyu mengingatkan bahwa anak adalah amanah dan menyiapkan sebagai generasi yang tangguh adalah tangungjawab bersama.

Puncak perayaan peringatan Hari Anak Nasional Provinsi Sumatera Utara kemarin berlangsung meriah yang dihadiri sedikitnya 1.500 anak dari berbagai sekolah PAUD, SD, TK, SD dan SMU serta anak berkebutuhan khusus dari kabupaten/kota se Sumut. Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Kelurga Berencana, drg IIs Faizah Hanum, MKes menjelaskan bahwa perayaan yang diisi dengan berbagai penampilan kesenian oleh anak-anak tersebut merupakan puncak dari rangkaian kegiatan Hari Anak Nasional tahun 2012.

Berbagai kegiatan yang dilakukan adalah Penguatan Kelembagaan Forum Anak Provsu (1-3 Juni), pertemuan Forum Anak Nasional di Bandung (25-28 Juni), Jambore Anak Tahun 2012 (3-5 Juni) yang diikuti 26 kabupaten/kota yang melibatkan 800 anak sekolah setingkat SD sampai SMU. Disamping itu dilaksanakan juga berbagai perlombaan yaitu Lomba Senam 1000, mewarnai dan Lomba karya tulis dan poster se tingkat SLTP se-Sumut.

Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua Tim Pengerak PKK Hj Sutias Handayani Gatot Pujo Nugroho, Mentei pp dan perlindungan anak yang diwakili Deputi Tumbuh Kembang Anak dr DR Wahyu Hartopo, Msi, Konsul Jenderal Negara sahabat Malaysia, Tuanku Ahmad roziah, bupati/walikota se Sumut dan ketua Dharma Wanita dan Tim Penggerak PKK se-Sumut.(*)

Sekda Provsu Buka Rakor Badan Perencana Pembangunan Daerah Se-Sumut

SERGAI- Sekretaris Daerrah Provinsi Sumatera Utara, H Nurdin Lubis, SH, MM membuka Rapat Koordinasi Triwulan III Perencanaan Bappeda Provsu bersama Bappeda Kabupaten/ Kota di Theme Park & Resort Pantai Cermin Serdang Bedagai, Rabu (26/9). Rapat yang diikuti badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota se Sumut tersebut membahas pencapaian prioritas pembangunan di Sumatera Utara.

Rapat Koordinasi Perencanaan dihadiri Kepala Bappeda Kabupaten/ Kota se-Sumatera Utara, SKPD Provsu dan Pejabat/ Staf Bappeda Provsu kurang lebih 120 orang yangn berlangsung mulai Tanggal 26 sampai dengan 27 September 2012 serta menghadirkan narasumber dari Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Dalam sambutannya Nurdin menjelaskan Pembangunan yang telah kita laksanakan bersama-sama selama ini pada dasarnya ditujukan untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Untuk itu, pencapaian seluruh target pembangunan untuk pencapaian visi/ misi RPJMD Provinsi Sumatera UtaraTahun 2009-2013 harus mendapat dukungan pemerintah kabupaten/kota.

Menurut Sekdaprovsu untuk mewujudkan Visi dan Misi pada RPJMD Provsu Tahun 2009-2013 Pemprovsu pada Tahun 2012 ini memprioritaskan pembangunan pada peningkatan kehidupan beragama, penguatan tata kelola pemerintahan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, peningkatan aksessibilitas dan kualitas pendidikan, peningkatan aksessibilitas dan pelayanan kesehatan. Selain itu, pembangunan juga diprioritaskan pada peningkatan infrastruktur mendukung pembangunan ekonomi, peningkatan pertanian untuk ketahanan pangan dan pengembangan agroindustri/ agrobisnis, peningkatan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan rakyat miskin.
Nurdin Lubis mengatakan bahwa menurut hasil analisis kinerja ekonomi wilayah menunjukkan bahwa struktur perekonomian Provsu berubah secara signifikan kearah yang lebih baik dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,7 % Tahun 2011 lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi secara nasional yaitu 6,4 % Tahun 2011. Selain itu menurutnya Persentase pengangguran juga menurun sebesar 6,3 % Tahun 2011.

Sekdaprovsu menegaskan bahwa dengan berakhirnya RPJMD Provsu Tahun 2013 untuk itu perlu diketahui peran perekonomian dalam percepatan pembangunanProvsu dan regional serta gambaran kondisi perekonomian Sumatera Utara dan pengkajian isu-isu strategis pembangunan untuk menjadi dasar rencana pembangunan pada RPJMD yang akan datang dan tidak menjadi permasalahan dalam capaian target pembangunan berikutnya.

Pada Acara tersebut Bupati Kabupaten Serdang Bedagai H T Erry Nuradi MSi mengatakan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memiliki peran yang sangat penting bagi maju mundurnya suatu daerah sebab perencanaan yang baik/ matang akan menghasilkan out-put yang baik demikian sebaliknya.

Erry Nuradi mengatakan bahwa Rapat Koordinasi ini bertujuan untuk menyatukan persepsi di wilayah masing-masing yang ditetapkan oleh Provinsi Sumatera Utara. “Perencanaan yang baik setengah dari kemenangan”. Tegasnya.

Menurut Bupati kepada setiap Kabupaten/ Kota Program ‘One village one product’ harus dilaksanakan yang berarti para petani pada Kabupaten/ Kota tidak menanam satu jenis tanaman sehingga nantinya ada komoditi-komoditi unggulan.

Panitia Rapat Koordinasi Kepala Bappeda Provsu Ir H Riadil Akhir Lubis MSi mengatakan bahwa Rapat Koordinasi ini adalah untuk meningkatkan sinergi pusat dan daerah dalam perencanaan penganggaran dan pembangunan daerah dan mengefektifkan pelaksanaan koordinasi, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran juga menjawab isu dan tantangan pembangunan dan mengantisipasi tantangan tersebut.

Menurut Riadil Akhir peserta Rapat Koordinasi adalah Kepala Bappeda Kabupaten/ Kota se-Sumatera Utara, SKPD Provsu dan Pejabat/ Staf Bappeda Provsu kurang lebih 120 orang bertempat di Theme Park & Ressort Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai dari mulai Tanggal 26 s/d 27 September 2012 serta menghadirkan narasumber dari Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik (BPS).(*)

Gubsu Ajak Semua Pemda Terapkan Akses Data dengan BPK

MEDAN - Plt Gubsu H Gatot Pujo Nugroho ST mengajak semua pemerintah daerah di wilayah provinsi ini menerapkan sistem informasi untuk akses data (e-audit) dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
 
“Ini sangat penting dan siginikan dalam memperkuat komitmen kita mencegah korupsi,” ujarnya dihadapan bupati dan walikota se-Sumut di Aula Kantor BPK RI perwakilan Sumut di Jalan Imam Bonjol Medan, Kamis (27/9).
 
Berbicara melalui Sekdaprovsu H Nurdin Lubis SH MM pada Penandatanganan Keputusan Bersama tentang Juknis Akses, Gubsu menekankan dengan e-audit diharapkan sistem pengelolaan keuangan daerah lebih baik dan akuntabel.
 
Keputusan Bersama Juknis Akses Data ini ditandatangani Kepala BPK Perwakilan Sumut Muktini SH masing-masing dengan Plt Gubsu dan tiga kabupaten dan kota yang dinilai sudah benar-benar siap menerapkan akses data yakni Walikota Medan Drs H Rahudman Harahap MM, Walikota Sibolga Syarfi Hutauruk dan Bupati Humbahas Maddin Sihombing.
 
“Kita berharap sistem ini segera link atau tersambung di semua kabupaten dan kota se Sumut dan targetnya akhir tahun ini semua pemerintah daerah se Sumut sudah menerapkan akses data e-audit,” jelas Muktini menjawab wartawan.
 
Sementara itu lebih lanjut pada penantangan Keputusan Bersama ini Plt Gubsu mengemukakan BPK RI dan Pemrovsu sudah sepakat membangun sistem data dan akses informasi laporan keuangan (e-audit).
 
“Sistem e-auditee akan memudahkan BPK melakukan pemeriksaan keuangan Pemprov Sumut dan 33 kabupaten kota di Sumut,” ujarnya pada acara yang juga dihadiri Inspektur Wilayah Provsu Drs H Dzaili Azwar, Kepala Biro Keuangan Pemprovsu H Baharuddin Siagin MSi, Kepala Biro Hukum H Abdul Jalil SH dan inspektur kabupaten kota se Sumut .
 
Komitmen ini merupakan bagian dari program Sinergi Nasional Sistem Informasi (SNSI) guna memudahkan BPK melakukan audit secara elektronik.
 
“Sistem e-auditee mengefisienkan kerja BPK. Ke depan, petugas BPK tidak lagi repot dengan berkas yang rumit, tetapi terbantu melakukan pengawasan dan pemeriksaan dengan hanya membuka sistem e-auditee,” sebut Muktini.
 
Muktini menyampaikan perkembangan pemeriksaan berbasis elektronik atau e-audit, BPK Perwakilan Sumut telah menjajaki kerjasama dengan pemerintah daerah lainnya sehingga usai penandatanganan Keputusan Bersama dengan Pemprovsu dan tiga pemerintah daerah, BPK juga melakukan pembahasan dengan 21 kabupaten dan kota, tiga lainnya akan menyusul.
 
Beliau menambahkan salah satu kunci keberhasilan tercapainya kesepakatan penandatanganan keputusan bersama tentang petunjuk teknis pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data adalah adanya komitmen serta keinginan kuat dari semua pihak untuk mewujudkan tata pemerintahan dan pengelolaan keuangan Negara yang baik.
 
Dari hasil IT Assesment yang dilakukan Tim Teknologi Informasi BPK menunjukan bahwa pemerintah daerah di Provinsi Sumut optimis mampu mengembangkan teknologi informasi dalam mendukung tugas dan fungsi pemerintahan di daerah.
 
Kepala Perwakilan juga menekankan sesuai ketentuan dalam Pasal 10 huruf a dan b UU No. 15 Tahun 2004 dan  pasal 9 ayat (1) huruf b UU No. 15 Tahun 2006 mengatur bahwa BPK berwenang untuk meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, BUMN, BLU, BUMD, dan lembaga atau badan lain  yang mengelola keuangan Negara.
 
Oleh karena itu, Surat Keputusan Bersama ini tidak mengatur penambahan atau pengurangan kewenangan BPK dalam mengakses dokumen pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Negara untuk kepentingan pemeriksaan. Sehingga, tanpa surat keputusan bersama ini pun BPK tetap berwenang untuk mengakses data yang diperlukan.
 
Walikota Medan Drs H Rahudman Harahap MM menyampaikan bahwa penandatanganan Keputusan Bersama ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara BPK dan Pemerintah Kota Medan tentang pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data Pemerintah Daerah dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
 
 Secara umum seluruh pemerintah daerah dan khususnya Kota Medan pada prinsipnya telah siap memberikan dukungan terhadap e-audit sehingga ke depan secara bertahap akan terus menjadi satu kesatuan dalam sistem informasi yang terintegrasi.(*)

Hidayat Nurwahid: Komisi III Jangan Rusuhi KPK

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Hidayat Nur Wahid, meminta DPR untuk tidak tebang pilih dalam mengaudit mitra kerjanya. Hal itu harus pula menjadi sikap Komisi III DPR yang membidangi hukum.

“Sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan melakukan kontrol, DPR harus mengontrol semua mitra kerjanya, tidak tebang pilih,” kata Hidayat di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat 28 September 2012.

Sikap Komisi III DPR yang memanggil pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan untuk menjelaskan audit kinerja KPK, Kamis 27 September 2012, pun diharap PKS tidak menjadi kontroversi lanjutan setelah revisi UU KPK yang diajukan Komisi III mengalami penolakan dari banyak pihak.

Terkait permintaan audit KPK oleh Komisi III, Hidayat mengatakan “Padahal predikat opini KPK telah dinyatakan Wajar Tanpa Pengecualian oleh BPK.” Untuk itu ia meminta Komisi III untuk juga menyoroti audit BPK terhadap mitra-mitra kerja mereka lainnya seperti Polri dan Kejaksaan.

Sebelumnya, Wakil Ketua BPK Hasan Bisri mengatakan Komisi III harus menjelaskan permintaan audit KPK itu secara spesifik karena ada tugas-tugas KPK yang memang tak boleh diintervensi pihak lain. “Harus jelas dulu audit apa, apakah audit pengelolaan keuangan atau kinerja pelaksanaan tugas pokok,” kata Hasan.

Sementara itu Komisi III DPR Gede Pasek Suardika menjelaskan, pihaknya tak hanya meminta audit kinerja KPK, tapi juga seluruh mitra komisinya. “Bukan cuma KPK, yang lain juga sama,” kata dia.

Tujuannya untuk mengetahui hubungan antara anggaran dan kinerja lembaga. “Apakah anggaran itu pas atau harus ditambah,” imbuh politisi Demokrat itu. (vivanews)

_________posted by: Admin DPD PKS Deli Serdang__________

Kiai Said: Sudah Tugas PKS Berantas Korupsi

Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid dan Sekretaris Fraksi Abdul Hakim
saat bertemu Ketua PBNU K.H Said Aqil Siroj Kamis (27/9)
  

 Komitmen Nahdlatul Ulama memberantas korupsi mendapat dukungan dari berbagai pihak. Salah satunya dari Fraksi PKS DPR RI menyatakan dukungan sepenuhnya terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Sudah menjadi tugas PKS juga untuk ikut memerangi korupsi," terang Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Said Aqil Siroj, Jumat (28/9). Kiai Said mengapresiasi secara khusus kedatangan FPKS yang dipimpin ketua fraksinya Hidayat Nur Wahid pada Kamis (27/9) petang lalu di kantor PBNU.

Dalam kesempatan itu, Kiai Said menegaskan jika korupsi tidak bisa hilang hanya berdasarkan komitmen oleh lembaga negara, civil society, dan masyarakat. Tapi gerakan pemberantasan maupun pencegahan korupsi butuh dukungan termasuk dari kelembagaan DPR. "Peran legislatif yang mewakilinya harus ikut aktif melakukan pemberantasan tindak korupsi dari internalnya dulu,"papar Kiai Said.

Penegasan komitmen itu terlihat dalam kesempatan silaturahim PBNU dan FPKS. Kader partai berlambang bulan sabit, padi, dan kapas ini menyatakan dukungannya terhadap Fatwa Ulama NU dalam Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama di Kempek, Cirebon mengenai pemberantasan korupsi.

“Kami sampaikan pada Kiai Said Aqil sikap Fraksi PKS untuk tidak melakukan revisi RUU KPK jika justru kontraproduktif dengan upaya pemberantasan korupsi. Kami juga mohon doa dari Kiai Said Aqil dan PBNU untuk dapat terus konsisten mengawal pemberantasan korupsi di Indonesia,” ungkap Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid. Nampak hadir pula mendampingi Kiai Said, antara lain Ketua Bidang Kerukunan KH Slamet Effendi Yusuf dan Bendahara PBNU Bina Suhendra. [republika]


_________posted by: Admin DPD PKS Deli Serdang_________

Ke Pura - Pura an

Written By PKS Deli Serdang on Kamis, 27 September 2012 | 9/27/2012

berpura-pura itu tidak sulit,..jika di depan makhluk,..
berpura-pura sebagai pemimpin yang sangat peduli rakyat,..
berpura-pura sebagai ulama yang sangat Rabbani,..
berpura-pura sebagai orang yang dermawan,..
berpura-pura mencintai Islam dan menjadi aktivis yang paling gigih memperjuangkannya,...
berpura-pura sebagai apa saja,..tidaklah sulit,..
yang sulit adalah mempertanggungjawabkan kepura-puraan itu di depan Dzat yang Paling Faham akan kepura-puraan itu,...


Sumber : http://www.facebook.com/ustazh.a.latifkhan 

_________posted by: Admin DPD PKS Deli Serdang__________

Kunjungi PBNU, PKS Dukung Fatwa NU "Hukum Mati Koruptor"

Silaturahim FPKS ke PBNU (Kamis, 27/9/12) dipimpin Hidayat Nurwahid
(dari kiri) Habib Nabiel AlMusawa, Habib Aboebakar, KH Abdul Hakim
Diterima Ketum PBNU : KH Said Aqil Siraj
 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) setuju dan mendukung Fatwa Ulama NU yang diserukan dalam Munas Alim Ulama dan Koferensi Besar Nahdlatul Ulama di Kempek, Cirebon, tentang perlunya hukuman mati bagi koruptor.

"Secara prinsip iya, kami mendukung hukum mati bila memang yang dikorupsi jumlahnya besar dan mengakibatkan kerusakan yang masif terhadap perekonomian dan kehidupan bernegara. Jumlahnya mungkin di atas 100 miliar," ujar Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid di kantor PBNU, di jalan Kramat Raya No 104 Jakarta Pusat, Kamis sore (27/9).

Hidayat mendatangi kantor PBNU untuk bersilaturrahmi dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sekaligus memperkenalkan pimpinan fraksi PKS yang baru.

Selain menyoal fatwa mati bagi koruptor, Hidayat juga akan membicarakan bersama PBNU hal-hal keumatan lainnya, misalnya mengenai perlu tidaknya protokol internasional anti penistaan agama dan sertifikasi ulama.

"Banyak hal yang bisa diperjuangkan bersama dengan PBNU. Itu tentunya juga bisa lakukan dengan partai lain," katanya.

Mengenai perlunya penguatan terhadap KPK karena belakangan ada kekuatan yang mencoba melemahkan KPK, Hidayat menyampaikan kesetujuannya.

"Apakah akan sampai tingkat RUU atau tidak, nanti kita lihat dari pembahasan," tandasnya. [rmol]

_________posted by: Admin DPD PKS Deli Serdang__________

PKS Tolak Revisi UU KPK | Hasil Rapat Pleno F-PKS Hari ini

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera sepakat menolak kelanjutan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Kami tidak akan melanjutkan pembahasan revisi UU KPK ke Badan Legislasi," kata Ketua Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid, di kompleks parlemen Senayan, Kamis, 27 September 2012.

Keputusan penolakan ini, kata Hidayat, sudah ditetapkan dalam rapat pleno fraksi yang berlangsung tadi pagi. PKS, kata dia, akan mengawal pembahasan revisi UU KPK ini agar tidak lolos di Badan Legislasi.

 Agar bisa mengawal draft revisi UU KPK, PKS pun melakukan beberapa pergantian anggota di Komisi Hukum. Wakil ketua fraksi yang sebelumnya dijabat Nasir Djamil digantikan dengan Al Muzammil Yusuf yang sebelumnya menjabat di komisi pertahanan. Al Muzammil sendiri sebelumnya pernah menjadi Wakil Ketua Fraksi Hukum periode 2004-2009. Sedangkan Nasir dipindahkan menjadi anggota Komisi Agama dan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT).

Tak hanya memasukan Muzammil, PKS juga mengembalikan anggota fraksi Indra ke Komisi Hukum. Sebelumnya Indra sempat dipindahkan ke komisi Tenaga Kerja selama hampir enam bulan. "Keputusan FPKS saya dikembalikan ke Komisi Hukum dan Badan Legislasi," kata Indra.

Selain mengawal revisi UU KPK, PKS juga akan mengawal beberapa RUU yang menjadi Program Legislasi Nasional tahun 2012 hingga tahun 2014. Di antaranya soal revisi UU Mahkamah Agung, revisi UU Kejaksaan, dan revisi UU KUHAP.

Terhadap jabatan barunya, Muzammil mengatakan akan melakukan sinergi lembaga-lembaga penegak hukum. "Pemberantasan korupsi juga akan menjadi prioritas tugas saya sebagai pimpinan Komisi III," kata Muzammil. Dia berharap pengalamannya menjadi Wakil Ketua Komisi Hukum periode lalu dapat mempercepat adaptasinya menjalankan tugas-tugas di Komisi III.

Presiden PKS, Lutfi Hasan Ishaaq, sebelumnya menegaskan fraksinya sangat tegas untuk mendukung langkah pemberantasan korupsi. Dia berharap setiap institusi penegakan hukum harus diperkuat agar bisa melaksanakan tugas secara optimal.

Lutfi mengatakan PKS akan menolak revisi UU KPK yang lebih banyak memperlemah kewenangan komisi antirasuah ini. "Kami mendukung penuh upaya menciptakan clean governance." [tempo]


*berita Rapat Pleno FPKS: http://www.pkspiyungan.org/2012/09/rapat-pleno-perdana-f-pks-dipimpin.html 

_________posted by: Admin DPD PKS Deli Serdang__________

Rapat Pleno Perdana F-PKS Dipimpin Hidayat Nurwahid, Tilawah oleh Fahri Hamzah

Rapat Pleno FPKS (27/9/12) - foto @FPKSDPRRI


 Pagi ini (Kamis, 27/9/12) setelah resmi dilantik sebagai Ketua Fraksi PKS di DPR, Hidayat Nur Wahid memimpin Rapat Pleno FPKS yang berlangsung di gedung DPR. Rapat yang dihadiri para aleg PKS DPR RI ini dimulai dengan tilawah Al-Qur'an yang dibacakan oleh Fahri Hamzah. Demikian rilis akun resmi twiter Fraksi PKS DPR RI @FPKSDPRRI.

Sebagaimana diberitakan berbagai media nasional, Hidayat Nurwahid kini diberi kepercayaan menjadi Ketua Fraksi PKS DPR menggantikan Mustafa Kamal. Serah terima jabatan (sertijab) telah dilakukan secara resmi pada hari Selasa, 25 September 2012.

Hidayat Mengemban 5 Amanah

Dalam acara serah terima jabatan di ruang rapat pleno Fraksi PKS, Ketua Fraksi sebelumnya, Mustafa Kamal menyerahkan lima amanah dalam bentuk dokumen.

Dokumen pertama adalah dokumen tentang kasus Bank Century yang sampai hari ini belum tuntas. "Itu dokumen yang saya serahkan," kata Mustafa sebelum sertijab, Senayan, Jakarta, Selasa (25/9/2012).

Dokumen kedua, lanjut Mustafa berkaitan dengan Pansus Mafia Pajak yang gagal karena saat itu Fraksi PKS kalah suara. Kasus mafia pajak, kata dia, sampai hari ini seperti senyap dan lenyap entah kemana.

"Ini penting dalam waktu kedepan untuk kita suarakan kembali, karena pendapatan pajak ini akan sangat mempunyai sumbangsih yang besar bagi pembangunan bangsa kedepan," sambungnya.

Dokumen lain adalah berisi mengenai APBN dan APBNP di tahun 2012. Menurutnya, Fraksi PKS berkomitmen mengajukan satu pemikiran kepada pemerintah tentang perbaikan tata kelola energi.

"Simbol tata kelola energi itu dilakukan dengan penolakan harga BBM tersebut. Kita berharap pemerintah dapat sungguh-sungguh ke depan melakukan penataan energi yang lebih baik lagi melalui pendapatan negara yang begitu besar," paparnya.

Selain itu, Mustafa juga memberikan berkas terkait reformasi parlemen. Dia berharap, Hidayat mampu meningkatkan kedisiplinan anggota dewan. Sebab itu sangat mempengaruhi citra DPR.

Terakhir, dia menyerahkan keputusan rapat pleno Fraksi PKS yang dilakukan pada awal masa sidang ini terkait agenda masa sidang.

"Masa sidang berikutnya termasuk pengelolaan sistem fraksi yang sudah dibangun selama ini di bawah kepemimpinan Hidayat bisa lebih efektif lagi untuk mencapai tujuan-tujuan partai maupun cita-cita pembangunan nasional kita," pungkasnya. (admpyg)
_________posted by: Admin DPD PKS Deli Serdang__________

Sekolah Gratis ala Gatot Pujo Nugroho

MEDAN –  Syahdan usai dibombardir Sekutu pada Perang Dunia II, Jepang benar-benar dalam kehancuran. Kecamuk perang tak hanya meninggalkan duka nestapa, tapi juga kehancuran luar biasa. Banyak rakyat meregang nyawa, sama banyaknya dengan hancurnya rumah, gedung-gedung, dan infrastruktur lain.

Melihat kehancuran negerinya, Kaisar Hirohito langsung memerintahkan menteri-menterinya untuk melakukan pendataan. Namun ada yang unik dalam proses tersebut, Kaisar dilaporkan meminta data sebanyak-banyaknya tentang berapa banyak guru, buku-buku dan gedung sekolah yang tersisa di Jepang.

Bagi seorang Hirohito, guru, buku dan gedung sekolah merupakan faktor penting bagi Jepang untuk kembali bangkit. Hirohito ingin membangun kembali Jepang  lewat ilmu pengetahuan. Hasilnya? Jepang boleh kalah perang, namun saat ini teknologi mereka sangat luar biasa. Teknologi Jepang merajai dunia.

Kisah Hirohito di atas itulah yang sepertinya menginspirasi Pelaksana tugas Gubernur Sumatera Utara H Gatot Pujo Nugroho untuk membangkitkan Sumatera Utara. Untuk cepat bangkit dan mengejar sejumlah ketertinggalan, Gatot  melakukan sejumlah terobosan.

Salah satu yang jadi program unggulannya adalah perbaikan sektor pendidikan. Saat mengunjungi Pesantren Raudlatul Uluum Aek Nabara, Labuhan Batu, Sabtu (22/9) kemarin, Gatot kembali menegaskan baginya kemajuan dunia pendidikan tak bisa ditawar-tawar sebagai cara memajukan Sumatera Utara.

“ Pendidikan yang baik dan benar prosesnya, akan membuat Sumatera Utara maju. Tak Cuma sejahtera di dunia, tapi juga selamat di akhirat. Karena pendidikan yang baik juga membekali peserta didik dengan keimanan,” ujar Gatot.

Menurutnya, pendidikan bukan pengeluaran tapi justru sebuah investasi terbesar untuk membangun Sumatera Utara dan bangsa Indonesia. Karenanya Gatot melalui Pemprov Sumut tetap komit menyediakan 20 % dari APBD Sumatera Utara untuk membangun pendidikan. Ini sesuai amanat  UU No 20/ 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, disebutkan alokasi anggaran untuk urusan pendidikan ditetapkan 20 persen dari total APBD.

Dalam enam bulan terakhir, rekam jejak Gatot di bidang pendidikan memang semakin kencang.  Awal Mei silam misalnya, Pemprov Sumut  menyerahkan anggaran pendidikan senilai Rp 673,203 miliar. Anggaran tersebut merupakan bagian dari keseluruhan kucuran bantuan pendidikan di Sumut tahun anggaran 2012 yang diperuntukkan bagi guru, murid dan sekolah di Sumut.

Anggaran tersebut meliputi bantuan operasional siswa (BOS) tingkat SD dan SMP, anggaran dana Rintisan BOS tingkat SMA dan SMK, Bantuan siswa untuk kesejahteraan atau bantuan kesejahteraan murid (BKM), tunjangan profesi guru SD – SMA non PNS.

Tak berhenti di situ, sebagai Plt Gubsu sosok Gatot Pujo Nugroho juga terus menyalurkan beragam bantuan untuk meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan para guru. Termasuk tentunya memperjuangkan nasib sekitar 6.000 guru honorer untuk jadi PNS.

Dalam dialog interaktif yang disiarkan 50 stasiun radio di Sumatera Utara pada 17 September lalu, saat ditanya via telepon oleh seorang guru honorer di Porsea sudah sejauh mana proses pengangkatan 6.000 guru honorer itu. Gatot dengan tegas menjawab, saat ini pihaknya telah selesai melakukan kompilasi data guru-guru honorer, sudah mengirimkan data tersebut ke pusat dan tinggal menunggu hasilnya.

” Pengangkatan PNS bagi guru yang sudah jadi honorer dan masuk database tinggal menunggu waktu. Ingat, Tidak ada pungutan atau bayaran sama sekali. Pokoknya ini hanya tinggal masalah waktu saja. Kita tunggu saja,” tegas Gatot.

Selain  perbaikan mutu dan kesejahteraan guru, Gatot  juga bangga berhasil meluncurkan SMK Internasional di Medan. SMK di Jl Karya Dalam itu merupakan satu-satunya SMK di Indonesia yang dibiayai APBD.

SMK yang sudah dua tahun beroperasi ini  memiliki 233 siswa yang berasal dari berbagai kabupaten/kota. Mereka didik dalam 5 jurusan secara gratis dan diasramakan. Proses penerimaan siswanya sendiri selalu berlangsung ketat dan terbuka.

“ Mimpi saya, kita bisa membuka SMK-SMK unggulan seperti ini di setiap kabupaten/kota. SMKnya akan kita sesuaikan dengan kompetensi atau kekayaan potensi lokal. Dengan pendidikan yang maju serta modern, saya percaya Sumut akan maju. Tak hanya sejahtera tapi juga ada perbaikan akhlak generasi mendatang,” ungkap Gatot.(m28)



Kiprah Gatot di Bidang pendidikan

- Menyediakan anggaran 20 persen untuk pendidikan

- Mensejahterakan guru

- Memperjuangkan pengangkatan 6.000 guru honorer jadi PNS

- Menyalurkan bantuan untuk sekolah dan murid

- Membangun SMK Internasional gratis untuk putra-putri terbaik Sumut

- Segera membangun SMK berbasis kompetensi lokal di tiap kabupaten/kota





* Terbit di harian Waspada, Rabu (26/9)

Gatot: Jangan Terpancing Aksi Kekerasan Karena Film Innocence of Muslims

Written By PKS Deli Serdang on Rabu, 26 September 2012 | 9/26/2012

RANTAU PRAPAT - Pelaksana tugas Gubernur Sumatera Utara (Plt Gubsu) H Gatot Pujo Nugroho ST mengharapkan umat Islam di Sumatera Utara tidak menyikapi film ‘Innocence of Muslims’ dengan kekerasan. Meski film yang menghina Nabi Muhammad SAW dan umat Islam dunia itu, dia  berharap umat muslim mampu mengikuti jejak Rasulullah SAW, jangan terpancing dalam menyikapi  dan menyelesaikan masalah.

Daripada terpancing melakukan aksi anarkis, Plt Gubsu justru meminta umat Islam di Sumatera Utara untuk menghadapinya  dengan memperteguh keimanan.

“Mungkin bapak dan ibu sedang mengikuti pemberitaan di media bagaimana Muhammad SAW dipermainkan oleh orang-orang yang tidak bertangungjawab. yang punya handphone mungkin dipesan BBM mulai banyak gerakan masyarakat islam untuk memboikot informasi film non muslim yang menjadikan rasul bahan olokan. Apapun yang terjadi harus dihadapi dengan sebuah kekuatan iman. Yakni iman yang mendalam, iman yang tidak tercampur dengan kebathilan,” Ujarnya saat memberikan tausiyah usai sholat Shubuh di Masjid Baitul Muhsinin, Rantau Prapat, Sabtu (22/9) kemarin.

Gatot mencontohkan, Nabi Muhammad SAW  tidak pernah meluruskan sesuatu yang menyimpang dengan kekerasan, namun juga tidak membiarkan kemungkaran itu  terjadi. Untuk itu, umat Islam tidak harus terpancing dan melakukan tindakan kekerasan menyikapi film tersebut.

“Namun, tentu saja yang sesat harus diluruskan dan yang salah harus dibenarkan,” tegasnya.

Gubernur Menambahkan, memang, tak seorangpun bisa menjamin dirinya akan tetap terus berada dalam keimanan sehingga meninggal dalam keadaan khusnul khatimah. Untuk itu, lanjutnya kita perlu merawat bahkan senantiasa berusaha menguatkan keimanan kita.

Pada zaman ini, lanjutnya, kaum muslimin hidup di tengah berbagai macam fitnah, syahwat dan syubhat dan hal-hal itu sangat berpotensi menggerogoti iman. Maka kekuatan iman merupakan kebutuhan muthlak. (*)

Sutias Handayani Kunjungi Ponpes Salafiyah

AEK NABARA - Untuk meningkatkan jalinan silaturahmi, kemarin (22/9) Ketua PKK Provsu Ny. Hj. Sutias Handayani Gatot Pujo Nugroho didampingi Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Ir. Hj. Sabrina beserta rombongan melakukan silaturahmi ke pondok pesantren Salafiyah Uswatun Hasanah Desa Ulumahuan Aek Nabara Kabupaten Labuhan Batu Selatan

Hj. Sutias dalam sambutannya mengatakan kunjungan silaturrahim ini merupakan kepedulian akan sesama untuk saling tolong menolong. Kunjungan ini disambut antusian para santri dan santria, guru maupun warga sekitar ponpes, mulai pintu masuk hingga menuju pondok pesantren dengan menampilan pertunjukan spesial dalam menyambut tamu kebesaran yang dimainkan para santri

Sebagai umat manusia selayaknya kita untuk saling bantu membantu antar sesama, apalagi berkaitan dengan dunia pendidikan khusunya mendidik generasi muda. Bantuan yang dibeirkan berupa uang tali asih, sarung,  berupa sapu, tong sampah yang di berikan tersebut tidak banyak,namun Ketua PKK berharap paling tidak dapat meringankan pihak ponpes dan bermanfaat untuk anak–anak Pondok Pesantren dalam menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan

Pendiri pondok pesantren Ust. Darwin Lubis. S.Sos mengatakan, dunia pendidikan saat ini sangat minim akan akhlak dan sangat kaya akan intelektual. Tapi intelektual tidak hanya cukup untuk diri seseorang.

“Akhlak pun wajb ditanamkan pada diri setiap manusia. Untuk itu Pondok Pesantren Salafiyah Uswatun Hasanah hadir untuk membawah perubahan khususnya di dunia pendidikan,” kata Darwin.

Ponpes ini berdiri sejak tahun 2006 dan memiliki latar belakang  pendirian pesantren ini adalah keinginan untuk memperbaiki akhlak para generasi muda khusunya di Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Pendiri ponpes mengucapkan apresiasi dan merasa bangga kepada Hj. Sutias Handayani mau bersilaturrahim dengan kami dan mengucapkan ribuan terima kasih atas bantuan yang diberikannya dalam meringankan beban pondok pesantern

Akhir silaturrahim Hj. Sutias Handayani didampingi Asisten II Hj. Sabrina, pendiri ponpes, santri dan para warga sekitar  menanam pohon jenis mangga dan diakhiri foto bersama. (*)

PKS Melawan Usaha Pelemahan KPK Dalam Revisi UU Pemberantasan Korupsi

Mardani Ali Sera - Jubir PKS
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendukung upaya Komisi III dalam pembahasan Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun dukungan itu bukan untuk melemahkan KPK tapi malah sebaliknya, PKS berharap Revisi UU tersebut justru harus makin menguatkan peran KPK.

Hal ini dinyatakan jubir PKS Mardani Ali Sera. "PKS melawan usaha pelemahan peran KPK dalam pembahasan RUU Pemberantasan Korupsi. Justru perkuat jihad melawan korupsi," tegas Mardani lewat akun twitternya @MardaniPKS.

Lebih lanjut Mardani menegaskan untuk memperkuat KPK maka PKS mendukung penambahan petugas KPK yang dinilai masih sangat kurang dan tidak sebanding dengan jumlah penduduk Indonesia dan jauh tertinggal dengan lembaga semacam KPK di negera lain.
 
"Hongkong penduduk 7 juta punya 1300 petugas KPK. Malaysia 30 juta dengan 1700 orang petugas. Indonesia 240 juta cuma 700 petugas. Idealnya KPK Indonesia punya 4000 petugas," ujar Mardani.

"Bukan cuma jumlah petugas KPK, PKS dukung rekrutmen penyidik independen & gedung serta peralatan yang memadai untuk berantas korupsi. Dukung KPK!" tegas Mardani.

Sementara itu, Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishak, mengatakan, jika pihaknya sangat mendukung langkah-langkah pemberantasan korupsi yang dilaksanakan oleh instrumen penegak hukum, baik yang permanen seperti Kepolisian dan Kejaksaan. Kemudian juga Instrumen penegak hukum yang bersifat ad hoc, seperti KPK.

"Masing-masing harus diperkuat agar bisa melaksanakan tugasnya dengan optimal karena korupsi menjadi wabah yang sangat menyengsarakan rakyat," ungkap Luthfi dalam rapat pleno Fraksi PKS, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (25/9/2012).

Oleh karena itu, Luthfi menegaskan perlu adanya penajaman masing-masing penegak hukum baik yang permanen maupun yang ad hoc. "Kita mendukung dua-duanya demi pemerintahan yang baik dan bersih," pungkasnya. [admpyg]

_________posted by: Admin DPD PKS Deli Serdang__________

PKS Gelar Sertijab Ketua Fraksi

Metrotvnews.com, Jakarta: Fraksi Partai Keadilan Sejahtera melakukan reformasi internal. Ketua Fraksi PKS, Mustafa Kamal, menyerahkan jabatannya ke Hidayat Nur Wahid. Pergantian didasarkan hasil rapat pleno.

Serah terima jabatan dilakukan di ruang rapat PKS di gedung DPR, Jakarta, Selasa (25/9). Acara disaksikan langsung Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq dan juga anggota DPR dan DPP PKS.

Tidak hanya simbolik, Mustafa juga menyerahkan sejumlah dokumen yang akan menjadi pekerjaan terbaru bagi Hidayat Nur Wahid. Dokumen tersebut di antaranya terkait kasus bailout Bank Century, Pansus mafia pajak, reformasi parlemen serta rangkaian pandangan fraksi tentang APBN dan APBNP 2012.(wtr6)

Sumber : http://www.metrotvnews.com/read/newsvideo/2012/09/26/160294/PKS-Gelar-Sertijab-Ketua-Fraksi/1

Keyakinan yang Utuh kepada Allah

Written By PKS Deli Serdang on Selasa, 25 September 2012 | 9/25/2012

Tahukah anda apa yang membuat Sang Nabi begitu tenangnya saat kuffar mengepung rumahnya dan ingin membunuhnya?,..

Tahukah anda kenapa beliau SAW begitu tenangnya,.. dan bahkan menenangkan sahabatnya saat di gua, dengan satu kata "Jangan takut Abu Bakar,..Sesungguhnya Allah bersama kita",..

Tahukah anda kenapa di saat ada suara gemuruh yang menakutkan penduduk Madinah,.. Beliaulah yang pertama men
datangi suara itu dan berkata kepada penduduk Madinah,.. "sudah kembalilah ke rumah kalian, tidak ada yang perlu ditakutkan",..


Tahukah anda,...semuanya bermula dari Keyakinan yang utuh pada Rabb Nya,..yang berbuah keteguhan yang dibangun di atas ketulusan,...serta kesabaran karena tak meragukan janji Rabb nya,...


Tahukah anda bahwa beliaulah yang paling setia di atas manhaj yang di bawanya,...dan itulah kenapa para sahabatnya mencintainya lebih dari diri mereka sendiri,...


Musuhnya pun menyimpan decak kekaguman karena kelembutan akhlaqnya,...


tidak sekali dua mereka yang semula ingin membunuhnya,...akhirnya menyerah padanya,.. menyatakan diri menjadi muslim,..karena pesona akhlaqnya,..


dan tahukah anda,...sudah seperti apa akhlaq anda???

beranikah anda mengatakan, "wahai Nabi,...akulah pewaris sunnahmu,..pelanjut kerja dakwahmu,.."

beranikah anda,...membentangkan sajadah dalam kesunyian,...dan membenarkan diri anda dialiri rasa cinta,...

"wahai Rabb,...takkan kuganti rasa ini dengan yang lain,...terimalah cinta dari hamba yang masih membutuhkan cinta Mu ini,...
 
Sumber : http://www.facebook.com/ustazh.a.latifkhan
_________posted by: Admin DPD PKS Deli Serdang__________

Gatot : Penyelesaian Kasus Tanah Melibatkan Banyak Lembaga

MEDAN - Plt Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Gatot Pujo Nugroho langsung turun menenangkan unjuk rasa Peringatan Hari Tani yang sempat ricuh di depan Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Senin (24/9).

Bentrokan berhenti setelah Gatot berinisiatif menerima perwakilan pengunjuk rasa di ruang kerjanya serta menjumpai langsung massa di jalan dan menerima petisi tuntutan petani terkait konflik agraria di
Sumut.

Petisi tuntutan petani tersebut diserahkan langsung Koordinator Komite Tani Menggugat (KTM) Johan Merdeka kepada Gatot dan disambut tepuk tangan dari ribuan demonstran yang masih bertahan di jalan.

Gatot berjanji akan membawa membahas tuntutan petani tersebut ke dalam rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Sumut. “Tuntutan ini kami terima dan akan menjadi usulan dalam rapat kami nanti. Hidup petani, hidup rakyat!,” kata Gatot.

Sebelumnya saat menerima perwakilan pengunjuk rasa Gatot menjelaskan, persoalan tanah di Sumut sudah menjadi prioritas mereka untuk dituntaskan. Hanya saja permasalahan tersebut tidak bisa diselesaikan sendiri oleh Pemprov Sumut.

Beberapa tuntutan petani seperti sengketa lahan kewenangannya justru ada di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dalam beberapa kali kesempatan dirinya sudah menyampaikan langsung ke Kepala BPN Hendarman Supandji agar dapat turun langsung ke Sumut untuk membantu menyelesaikannya.

Sedangkan masalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB)  di Deliserdang yang menjadi salah satu tuntutan pengunjuk rasa menurutnya kewenangan bukan di provinsi tapi ada di kabupaten/kota. Karena itu Pemprov Sumut tidak bisa hanya sendiri menyelesaikannya. Gatot pun meminta agar pengunjuk rasa
memahami posisi mereka dalam menyelesaikan permasalahan.

Jangan Ada Penahanan
Selain itu Gatot juga meminta ke Kapolresta Medan Kombes Pol Monang Situmorang yang ikut mendampinginya untuk tidak menahan pengunjuk rasa yang sebelumnya telah diamankan. Sedangkan demonstran yang dilarikan ke rumah sakit, pemprov sumut siap menanggung biaya perobatan.

Mendengar penjelasan tersebut, perwakilan pengunjuk rasa pun menerimanya dan meminta Gatot untuk menghampiri langsung pengunjuk rasa lainnya yang masih menunggu di luar.

Sebelumnya unjuk rasa Peringatan Hari Tani Nasional sempat bentrok sekitar pukul 17.00 WIB. Dua orang pengunjuk rasa diamankan sesaat setelah aksi dorong-dorongan yang berujung pada pemukulan. Namun keduanya akhirnya dilepaskan setelah masa tenang kembali.

Selain KTM sebelumnya gelombang aksi dari Forum Rakyat Bersatu (FRB) Sumut dan Komite Tani Menggugat yang membawa masa sekitar 200an orang datang sekitar pukul 11.00 WIB dan langsung duduk memblokir jalan.

Aksi dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPP FRB Sumut Rabu Alam Syahputra. Mereka menuntut Plt Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho segera menyelesaikan konflik lahan dan menjalankan reformasi agrarian pada Peringatan Hari Tani Nasional ke-52 yang jatuh pada 24 September 2012.

Sempat macet
Akibat demontrasi tersebut, jalan di depan Kantor Gubernur Sumut ditutup polisi lalu lintas dan dialihkan ke Jalan RA Kartini yang sebelumnya satu arah ke Jalan P. Diponegoro dibalik menjadi satu arah ke Jalan Imam Bonjol dan Jalan Cik Di Tiro. Rekayasa lalu lintas pun dilakukan seperti membuat Jalan Imam Bonjol di depan Hotel Tiara menjadi dua arah.

Kemacetan pun tak bisa dihindari mulai Jalan Imam Bonjol, Jalan P. Diponegoro, Jalan Cik Di Tiro, Jalan Jend Sudirman, Jalan Palang Merah, serta beberapa ruas jalan protokol lainnya.

Dari pantauan wartawan dua unit mobil Baracuda, satu unit mobil water canon (penyemprot air untuk membubarkan massa aksi), satu unit mobil pemadam kebakaran (damkar), dan puluhan sepeda motor yang digunakan polisi anti huru hara (PHH) siaga di halaman depan Kantor Gubsu.

Ratusan personel polisi, gabungan dari Kepolisian Resor Kota (Polresta) dan Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu), baik dari kesatuan Sabhara, PHH, Brigade Mobil (Brimob) dan Polisi Wanita (Polwan), juga terus berjaga-jaga. Pagar kawat berduri pun sejak pagi sudah terpasang mengelilingi Kantor Gubsu.

Setelah beberapa jam berorasi, 10 orang perwakilan FRB Sumut akhirnya diterima Kepala Biro Hukum Pemprov Sumut Abdul Jalil. Dalam kesempatan itu Rabualam menyampaikan tuntutan mereka agar hasil rekomendasi Panitia Kerja (Panja) Pertanahan Nasional Komisi II DPR RI, tertanggal 27 Juni 2012 ditindaklanjuti oleh Pemnprov Sumut dengan membentuk Tim Terpadu (Timdu) Penyelesaian Konflik Tanah di Sumut yang melibatkan masyarakat dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Perkebunan Negara, PT Perkebunan Swasta, Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) dan konflik tanah lainnya.

Abdul Jalil yang menerima perwakilan pengunjuk rasa menyampaikan tuntutan petani akan ditampung dan dibahas serius oleh Pemprov Sumut. Bahkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Sumut sudah membentuk Tim pemetaan lahan HGU dan eks-HGU PTPN II untuk mengetahui secara
persis persoalan yang dihadapi.

Setelah sedikit berdebat dan adu argumentasi antara pejabat Pemprov Sumut dengan perwakilan pengunjuk rasa, akhirnya FRB memilih untuk membubarkan massa aksi. Tidak lama FRB membubarkan diri menyusul pengunjuk rasa mengatasnamakan Komite Tani Menggugat menuntut hal yang sama dan berorasi dengan memblokir jalan di depan Kantor Gubernur Sumut sekitar pukul 13.00 WIB. Massa yang dipimpin Martin dan dikoordinir oleh Johan Merdeka tersebut sebelumnya telah berorasi di depan Kantor DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol.

Seperti diketahui, 24 September  diperingati sebagai Hari Tani karena pada tanggal tersebut lahirnya Undang-undang (UU) Pokok Agraria No.5/1960. Presiden Soekarno melalui Surat Keputusannya No 169/1963, tanggal 26 Agustus 1963 mensahkan tanggal tersebut untuk diperingati setiap tahunnya sebagai Hari Tani Nasional. (*)

Warga Perkebunan Labusel Harus Semangat Ukir Prestasi

KOTA PINANG  - Usai menghadiri peringatan Hari Pramuka di Rantau Prapat, Pelaksana tugas Gubernur Sumatera Utara H Gatot Pujo Nugroho menyempatkan waktu untuk bersilaturahmi dengan warga perkebunan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Dalam kegiatan yang dipusatkan di perkebunan PT Asam Jawa, Sabtu (22/9), terlihat hadir  Wakil Bupati Labusel, H Maslin Pulungan, Direktur Utama PT Asam Jawa Jendral (Purn) TNI Widjojo Soejono,  General Managar PT Asam Jawa Abdul Kadir Zaenuri, Kadisdik Provsu, Kadis Pertanian Provsu serta seluruh karyawan PT Asam Jawa.

Dalam sambutannya, Gatot Pujo Nugroho selain mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri juga memberi  motivasi kepada para warga perkebunan. Menurutnya, dengan semakin banyaknya anak-anak  perkebunan yang bisa mengenyam pendidikan perguruan tinggi akan membuat generasi-generasi muda perkebunan semakin berkualitas.

“Mudah-mudah 20 tahun 30 tahun lagin akan lahir Gubernur Sumut  dan Menteri Pertanian juga Menteri Perkebunan dari warga perkebunan ini,” katanya.

Perkebunan menurut Gatot akan semakin menjadi primadona pertumbuhan Sumatera Utara. Apalagi, seiring terwujudnya proyek KEK Sei Mangkei  membuat sektor perkebunan makin berkembang pesat. Karena itu, Gatot terus mendorong warga perkebunan agar terus semangat bekerja dan mengukir prestasi positif.

Sementara itu, Dirut PT Asam Jawa Jendral (Purn) TNI Widjojo Soejono menerangkan, PT Asam Jawa didirikan tahun 1982 oleh beberap orang. Mereka kala itu bertujuan ingin membangun keluarga yang lebih baik dan bisa berperan bagi bangsa dan Negara.

“Ketika maju  maka kami memberikan rumusan motivasi bahwa berkebun adalah suatu aktifitas produktif. Bisa  memberikan lapangan kerja serta memberikan kontribusi pajak dan pertumbuhan ekonomi. Kami juga peduli kemajuan lingkungan,” ungkap Widjojo.

Kehadiran Plt Gubsu menurut General Managar PT Asam Jawa Abdul Kadir , tentunya menjadi hal menggembirakan bagi warga perkebunan. Apalagi Gatot Pujo Nugroho juga bersedia memberikan arahan juga memotivasi masyarakat kebun untuk bisa menggapai kehidupan lebih baik di masa depan.

Untuk itu juga, kepada semua serta pihak-pihak terkait untuk dapat bersinergi mengamankan dan mengembangkan aset PT Asam Jawa. Sehingga mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat dan negara .

Pada kesempatan acara Halal Bihalal ini PT Asam Jawa memberikan bantuan CSR berupa dana pendidikan untuk anak warga yang bersekolah di Universitas Harapan Medan, siswa SMA Yayasan Widiya Dharma, siswa SMP Widiya Dharma, siswa SD Widiya Dharma, Madrasah Tsanawiyah Nurul Ikhwan dan membantu pembangunan komplek rumah peribadahan Gunung Selamat.(*)

Gatot Komit Anggarkan 20% APBD Untuk Pendidikan

AEK NABARA – Pelaksana tugas Gubernur Sumatera Utara (Plt Gubsu) H Gatot Pujo Nugroho ST menegaskan komitemennya untuk memajukan pendidikan Sumatera Utara. Untuk mewujudkan pendidikan berkualitas, Pemprov Sumut  terus menganggarkan 20 persen APBD untuk kebutuhan dunia pendidikan.

Komitmen ini diungkapkan Gatot saat mengunjungi Pesantren Raudlatul Uluum Aek Nabara, Labuhan Batu, Sabtu (22/9). Bagi Gatot, kemajuan dunia pendidikan tak bisa ditawar-tawar karena merupakan investasi terbesar untuk membangun bangsa.

“Investasi yang tidak hanya bermanfaat untuk dunia, akan tapi untuk akhirat, karenanya Saya terus sosialisasi 20 persen anggaran belanja untuk pendidikan, ” ujarnya.

Menurut Plt Gubsu, sebuah bangsa yang ingin maju maka harus menjadikan pendidikan sebagai  tiang utama penyangga kemajuan suatu masyarakat .

“Makanya, pendidikan yang dilaksanakan haruslah dapat menyiapkan para generasi muda yang nantinya adalah ujung tombak pembangunan. Dan merekalah nantinya yang akan meneruskan kepemimpinan di masa akan datang,” katanya.

Tentang peran pesantren,  Plt Gubsu mengakui pesantren juga menjadi ujung tombak terpenting kemajuan dunia pendidikan. Sebab pesantren tak hanya mengajarkan ilmu untuk menggapai kejayaan di dunia, tapi juga mempersiapkan orang-orang bertqwa.

Ketua Yayasan Pesantren Raudlatul Uluum Aek Nabara  H Bukhori Fasha Spd Mpd menyampaikan rasa terimakasih dan gembiranya atas kunjungan PLT Gubsu. Dalam kesempatan itu pula dia menerangkan sejarah berdirinya pesantren yang dipimpinnya. Pesantren Raudlatul Uluum Aek Nabara, berdiri tahun 1987 diawali oleh pendirian TK Islam  dan dilanjutkan berdirinya Madrasah Ibtidaiyah dibangun 1988.

“Saat ini menjadi SD paling favorit dan siswa hampir 400-an. Kemudian ada juga SMK Pertanian dan ini perlu disupport. Perlu saya  informasikan juga kepada Pak Gubernur bahwa SMK pertanian tidak begitu diminati, karena para orang tua tidak begitu merespon anaknya bersekolah di SMK ini. Tapi begitupun tak menyurutkan langkah kami membangkitkan semangat,” jelas H Bukhori.

Di samping itu pula, pada tahun 1996 yayasan juga membangun SMK teknik  berbasiskan IT dan Teknologi, Jurusan Otomotif Dan Telemantika .Bahkan menurut Bukhori, Jurusan otomotif menjadi satu satunya di Sumut yang bekerjasama dengan Suzuki di bidang magang dan sudah menginjak tahun kelima.

Dalam kesempatan yang singkat itu, Plt Gubsu didampingi staff gubernur bidang Pemerintahan Provsu, Kadis Pendidikan Provsu, staff ahli Bidang Ekonomi Provsu, Kadis Perkebunan Provsu dan Kadis Pertanian Provsu mengunjungi sekolah-sekolah milik Yayasan Raudlatul Uluum baik TK SMP, juga SMK. Plt Gubsu juga sempat mencoba mobil hasil rakitan pelajar SMK Raudlatul Uluum.(*)

Entaskan Pengangguran, Pemprovsu Bangun Perguruan Tinggi Berbasis Keunggulan Daerah

MEDAN - Pelaksana Tugas Gubernur Sumatera Utara H Gatot Pujo Nugroho, ST kemarin menyempatkan diri mendengarkan berbagai aspirasi dan   keluh kesah warga Sumatera Utara melalui acara talkshow interaktif yang disiakan di 50 stasiun radio se Sumatera Utara. Dalam acara yang langsung disiarkan dai SMKN bertaraf Internasional di Jalan Karya Dalam Medan, Jumat (21/9) tersebut Gatot juga banyak menjelaskan berbaga program pembangunan yang diselenggarakan pemerintah.

Acara yang digelar dalam rangka jaring aspirasi warga tersebut menghadirkan Tokoh pejuang Muhammad TWH, Kepala Sekolah SMK Muhammad Rais, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi DR Asren Nasution, Kepala Dinas Pendidikan dan ratusan pelajar dan guru SMK.

Salah seorang warga, Pak Habibi melalui SMS mengungkapkan keinginannya agar SMK bertaraf intenasional sebagaimana yang ada di Medan juga dapat berdiri di kabupaten/kota lainnya. “Horas Pak Gatot, kapan SMK serupa dibangun di daerah lain, jangan di Medan saja bah!” tulis Habibi dalam SMSnya

Sebagaimana dijelaskan Gatot dalam acaa tersebut, SMK bertaraf internasional merupakan mimpi Sumut yang merupakan satu satunya SMK di tanah air yang dibiayai APBD. Melalui seleksi yang fair, sebanyak 233 siswa yag berasal dari seluruh kabuaten/kota sudah dapat menikmati berbagai fasilitas yang ada melalui  program keahlian teknik permesinan, Elektro industri, komputer jaringan, teknik otomotif dan teknik furniture.

“Memang Saat ini kita baru punya satu SMK Negeri bertaraf internasional yang dibiayai APBD. SMK seperti ini bukan hanya satu saja di tingkat provinsi tapi juga tingkat nasional. Namun siswanya berasal dari seluruh kabupaten/kota jadi sangat terbuka peluang bagi putra putri daerah menikmati fasikitas pendidikan berkualitas yang ada di SMK ini,” ujar Gatot menjawab pertanyaan Habibi.

Untuk selanjutnya, Gatot menjelaskan bawa pihaknya sedang berupaya mendirikan community college, yaitu perguruan tinggi setingkat D1atau D2  yang berbasis keunggulan lokal. “Misalnya di sibolga dibuat program studinya pariwisata atau perikana , Labuhan Batu perkebunan dan program lainnya sesuai potensi daerah,” ujar Gatot. Dengan demikian, para ara lulusannya diharapkan dapat berkarya di daerah masing-masing melalui kemampuan dan keterampilan yang handal untuk dapat mengelola berbagai potensi daerah yang unggul tersebut.

Selain itu, banyak juga pertanyaan yang dilontarkan bak oleh pelajar SMK yang hadir maupun lewat telefon dan sms yang menanyakan persoalan pengangguran di Sumatera Utara. Gato menjelaskan bahwa masalah pengangguran bukan hanya dihadapi Sumatera Utara, namun juga menjadi masalah nasional. “Kita bersyukur bahwa angka Pengangguran di Sumut terus mengalami penurunan, dan lebih rendah dari rata-rata nasional,” ujar Gatot.

Orang omor satu di Sumut ini lantas mengajak para pelajar dan pemirsa untuk memulai berwira usaha. “Saya ingin mengajak generasi muda untuk menjadi pengusaha, bukan cari pekerjaan tapi ciptakan pekerjaan. Dari sisi filosofis, Rasul bersabda bahwa ada 22 pintu rejeki dalam hidup dan  19 diantaranya bermuara dari bisnis atau wira usaha. Usaha tidak harus dimulai dari yang besar, satu usaha mikro saja  bisa serap 4-6 tenaga kerja,” jelasnya.

Selama 90 puluh menit acara berlangsung berbagai pertanyaan disampaikan warga diantaranya mengenai program bantuan Rp 50 juta untuk desa tertinggal, persoalan outsourching, pembinaan keolahragaan dan kepahlawanan. Dalam kesempatan itu Muhammd TWH mengajak para pemuda untuk mengamalkan pancasila dalam kehidupannya agar menjadi pribadi yang tangguh dan mandiri. Demkian pula Muhammad Rais  berpendapat bahwa upaya pembangunan manusia seutuhnya akan berhasil jika dimula dari pembangunan generasi muda.(*)

Berbagi Itu Indah

#BerbagiItuIndah Syafakallah akh Suprayogi, dijenguk oleh Ketua DPD PKS Deli Serdang, ust H Mara Jaksa Hrp, S.Ag didampingi Ketua Daerah Dakwah Deli Serdang, abangda Junaidi Parapat, SE @rmh sakit Sufina Aziz 29.09.2012
 
PKS Deli Serdang - Theme by Maskolis - Edited by MSt